Pembebasan Ibu Prita, Wujud Makin Kuatnya Advokasi Publik

Ibarat jatuh tertimpa durian, sudah sakit malah di penjara pula, dipisahkan dengan anak-anaknya yang masih balita.

Kasus pencemaran nama baik tersebut berawal ketika Prita menuliskan keluhannya dalam bentuk surat elektronik (e-mail) kepada kalangan terbatas tentang pelayanan RS Omni. E-mail yang berisi keluhan atas pelayanan RS Omni Internasional yang tadinya di kirimkan ke sepuluh orang temannya itu, tersebar di milis, menjadikan isue ini membesar dan pihak RS Omni Internasional mengajukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik RS Omni. Isi e-mailnya bisa diakses di Blog Cebong.

Dalam gugatan perdata, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan pihak RS Omni sehingga Prita menyatakan banding. Namun, Prita ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tangerang di LP Wanita Tangerang sejak 13 Mei. Adakah pihak yang prihatin terhadap kasus Prita? Jawabnya, tentu ada. Masalahnya, yang memberi advokasi maupun perhatian justru bukan berasal dari kalangan elit negeri yang notabene kini sedang meramaikan kompetisi Pilpres. Tetapi dukungan terhadap Prita justru mengalir dari Dewan Pers, para blogger, Fesbuker, bahkan Komnas HAM menyesalkan penahanan Prita Mulyasari.

Banyak kalangan yang mencermati bahwa penahanan Ibu Prita adalah suatu bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan aparat yang mudah main tangkap dan menahannya begitu saja. Bukan hanya sekadar terhadap kasus semata, penahanan terhadap Prita yang masih memiliki balita menyusui inilah yang kian menyebabkan perhatian terhadap Prita terus bermunculan. Perhatian para petinggi negeri justru muncul setelah makin banyaknya dukungan untuk ibu Prita dan setelah pemberitaan media. Seakan-akan kasus ini menjadi momen yang tidak boleh terlewatkan bagi para capres untuk manarik simpati. Sehingga sore tadi dukungan ini menuai hasil, dengan di bebaskannya Ibu Prita menjadi status tahanan kota, menjadikannya dapat bertemu kembali dengan buah hatinya yang masih balita.

Terlepas dari semakin bereskalasinya politik dalam negeri kita menyambut Pilpres 2009, tetapi dari kasus ini ada yang beberapa hal yang perlu perlu di cermati secara mendalam.

Pertama, pada kasus ini kita semua menyaksikan, bahwa rakyat kita semakin cerdas dalam menilai ketimpangan yang terjadi. Dalam penanganan perkara itu, polisi tadinya menjerat Prita dengan pasal pencemaran nama baik sesuai KUHP yang ancaman hukuman maksimalnya 6 tahun, dan denda satu milyar rupiah. Namun saat ditangani oleh kejaksaan, diduga ditambahkan pasal yang disangkakan terhadap Prita dengan pasal 27 UU 11/2008 tentang pencemaran nama baik melalui dunia maya.

Kedua, advokasi publik baik itu melalui media, memberikan dukungan bagi Ibu Prita yang semakin meluas melalui jejaring sosial seperti Facebook, di sebuah grup Dukungan Bagi Ibu Prita Mulyasari, Penulis Surat Keluhan Melalui Internet Yang DiPenjara, setidaknya kurang lebih ada delapan ribu orang mendukung dan meminta Ibu Prita dibebaskan. Belum lagi di dukungan yang mengalir di cause Facebook Dukungan Bagi Ibu Prita Mulyasari, Penulis Surat Keluhan Melalui Internet Yang DiPenjara, yang saat ini sudah mencapai sekitar 80 ribu orang yang bergabung. Kesemua ini mampu memberikan kontribusi positif sekaligus kontrol pada perilaku penegak hukum. Sehingga lewat media tersebut setidaknya kasus seperti ini tidak terulang kembali, dan aparat penegak hukum dapat semakin sadar, berhati-hati dan tidak dengan mudah bermain dengan hukum.

Ketiga, kasus ini mengingatkan instansi hukum baik penegak hukum maupun praktisi hukum, bahwa ketidakadilan dan kesewenang-wenangan tentunya akan berimbas pada tercorengnya kredibilitas lembaga yang terkait, baik itu kepolisian maupun kejaksaan.

Dari sini, dapat kita petik, bahwa solidaritas yang di jalin baik itu melalui situs jejaring sosial maupun blogger dapat memberikan kontribusi positif demi tegaknya peradilan di negeri kita, dan semoga peristiwa ini menjadi tamparan untuk mereka-mereka yang selalu bermain-main dengan hukum dan membodohi rakyat.