Kapan Anak-Anak Kita Bangga Menjadi Anak Indonesia

“Untuk melihat format masa depan, tidak perlu superkomputer untuk memproyeksikan masa depan kita, karena apa yang terjadi pada millennium yang akan datang dapat dengan mudah direfleksikan dari seberapa jauh perhatian kita pada anak-anak kita saat ini. Mungkin di era yang akan datang akan dipenuhi dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai macam tekhnologi mutakhir, tetapi lebih dari itu, semua itu sudah harus terbentuk dalam diri dan mental anak-anak kita saat ini.” – Kofi Annan.

Dalam kaitannya dengan Hari Anak Nasional, ungkapan diatas akan terlintas dalam benak kita bahwa masa depan kita terletak pada seberapa maksimalkah perhatian kita pada anak-anak kita? karena anak adalah aset orang tua, keluarga dan lebih dari itu aset bangsa yang kelak akan menjadi tokoh utama yang akan menjalankan lokomotif pembanguan dan kemajuannya.

Dari berbagai tragedi di negeri kita akhir-akhir ini yang diberitakan oleh media massa, sangat disayangkan masih banyak sekali kasus yang menimpa anak-anak dibawah umur, mulai dari kasus busung lapar, gizi buruk yang menimpa sejumlah daerah di Indonesia terutama daerah-daerah pedesaan, kasus polio dan bahkan kasus bunuh diri anak. Kekerasan pada anak-anak jalanan, prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur, jual beli anak untuk dipekerjakan atau untuk kepentingan lainnya sampai pada masalah pendidikan.

Seperti diakui oleh Menteri Kesehatan, DR. Dr. Siti Fadilah Supari, bahwa berjuta-juta anak Indonesia masih belum mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, jumlah anak dibawah umur 14 tahun yang harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga (child labour) semakin meningkat akibat krisis ekonomi di pedesaan, ketidaksetaraan gender, tindak kekerasan terhadap anak serta perlakuan diskriminasi pada anak-anak masih terus terjadi. Dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN, kematian ibu melahirkan, bayi dan balita di Indonesia juga masih tertinggi.

Itu semuanya adalah problematika yang menimpa anak-anak Indonesia. Belum lagi masalah anak yang menjadi korban bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tsunami. Sampai kapankah problematika dan penderitaan itu akan selesai dan kapankah anak-anak kita akan bisa mulai tersenyum gembira meniti masa depan mereka?

Pemerintah selama beberapa tahun ini terlihat begitu sibuk dengan masalah politik dan kekuasaan sehingga sering terlihat lambat dalam menyikapi berbagai masalah yang menimpa anak-anak kita. Suatu contoh, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang seluruh gubernur dari semua propinsi di Indonesia beberapa waktu lalu dalam rangka penanggulangan masalah busung lapar dan gizi buruk di daerah NTT agar tidak merebak ke daerah lain, bersamaan dengan itu ternyata tidak hanya NTT saja yang terdapat kasus gizi buruk, buktinya banyak ditemukan kemudian kasus busung lapar dan gizi buruk di wilayah-wilayah terpencil lain yang tidak terjangkau transportasi umum. Begitu juga kasus polio, pemerintah mulai merespon setelah virus itu menelan korban anak-anak kita. Kenapa pemerintah harus menunggu expose pemberitaan media? Kenapa Pemerintah cenderung menunggu aksi untuk bereaksi. Padahal dalam kasus seperti ini yang dibutuhkan bukan pemberitaan media, tapi usaha kongkret apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam melindungi hak anak-anak.

Media kita, khususnya elektronik, dari waktu ke waktu semakin vulgar menampilkan program-program yang tidak lagi mendidik moral anak-anak kita. Seperti survei yang dilakukan oleh lembaga Kritis Media untuk Anak (Kidia) (Kompas 23/5/2005) bahwa 84 persen tayangan film kartun anak yang sebagian besar di antaranya tidak layak dikonsumsi anak usia sekolah telah mendominasi siaran televisi di Indonesia saat ini. Belum lagi tayangan kekerasan, tindakan amoral, figur-figur menyeramkan, jahat dan kejam yang begitu sering ditontonkan kepada anak-anak kita. Media kita seperti tidak peduli dengan apa dampak negatif penyiaran terhadap masa depan dan moral anak-anak kita.

Belum lagi sistem pendidikan nasional kita yang kalau kita amati secara seksama, tidak lagi produktif menciptakan anak-anak kita yang berkualitas dan bermoral. Sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan menjamin keselamatan anak-anak kita baik secara intelektual maupun moral. Betapa banyak anak-anak kita yang justru rusak kelakuannya karena pergaulan mereka di sekolah.

Kalau kita tengok Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan terbentuknya organisasi dunia PBB, di situ ditandaskan bahwa hak anak-anak harus diprioritaskan dan dilindungi. Dalam Konvensi Hak Asasi Anak yang ditandatangani tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab melindungi hak-hak anak baik pendidikan, kesehatan dan moralitas. Optional Protocol UNICEF di bidang larangan jual beli anak, protitusi anak dan pornografi yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2001 juga memberikan tambahan perlindungan hak anak. Sayangnya protokol itu belum diratifikasi oleh pemerintah, entah kapan akan diratifikasi? padahal itu juga mencerminkan sejauh mana perhatian pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan, keamanan dan perlindungan hak anak dalam kerangka internasional. Kita juga punya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Semua itu adalah bingkai hukum baik internasional maupun nasional yang sangat cukup untuk melindungi hak-hak anak-anak kita.

Langkah Riel

Jadi yang lebih kita perlukan saat ini adalah langkah riel dan aksi nyata dalam memberikan perhatian yang lebih besar terhadap anak-anak. Anak-anak sebagai individu yang menjadi bagian dari keluarga, mereka bukan hanya milik keluarga atau orang tua mereka, tapi mereka juga bagian dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan perhatian negara.

Pesan presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa saatnya Indonesia harus lebih mengembangkan ‘soft power’ ketimbang ‘hard power’ haruslah juga dipahami oleh masyarakat luas bahwa semua itu bermuara pada bagaimana cara kita memberikan perhatian maksimal pada anak, baik itu dari segi gizi, pendidikan, moral maupun formal agar kesemuanya itu kelak dapat menjadikan mereka sebagai aset terbaik bagi kemajuan bangsa ini.

Lantas siapa yang paling bertanggungajawab mengemban tugas ini? semua pihak selayaknya harus mempunyai kesadaran penuh bahwa masa depan bangsa terletak pada pundak anak-anak kita saat ini. Orangtua, keluarga, pengajar, ormas-ormas, lembaga-lembaga pemerhati anak, media massa, partai politik ataupun pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap masa depan dan hak-hak anak Indonesia. Secara lebih tegas dapat dalam hal ini lembaga-lembaga pemegang kebijakan publik haruslah mempunyai agenda khusus yang ditujukan untuk mensejahterakan dan melindungi hak-hak anak. Di lain pihak lembaga-lembaga aksi haruslah mempunyai program khusus yang ditujukan demi kesejahteraan dan masa depan anak-anak kita. Dengan begitu, barulah anak-anak kita bisa berkata "Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia" karena mereka diperhatikan dan hak-hak mereka terpenuhi. Dengan begitu juga anak-anak kita lebih berpeluang menjadi sehat, cerdas, ceria, berbudi luhur seperti tema Hari Pendidikan Anak kali ini.

Ditulis, Islamabad, 21th July 2005